Saat Keputusan DKP Didokumentasikan, Jenderal Moeldoko Mengaku Masih Letkol

Jenderal TNI Dr Moeldoko (kanan)

JAKARTA, JO- Panglima TNI Jenderal TNI Dr Moeldoko menegaskan tidak mau memberikan komentar dalam konteks politik bocornya dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Panglima juga menegaskan, tidak bisa mendokumentasikan DKP itu karena saat kejadian (tahun 1998) dirinya masih berpangkat Letkol.

Hal itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Dr Moeldoko saat mengumpulkan para kepala staf TNI dan pangdam di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (13/6).

"Saya tidak tahu dokumen itu ada dimana, saya juga tidak bisa mendokumentasikan DKP itu, sebab saat kejadian saya masih letkol. Kami tidak memahami, akan semakin bijak jika tidak mengomentari apa yang tidak dipahami," kata Moeldoko.

Meski begitu, Moeldoko menegaskan, membocorkan rahasia negara bisa dihukum pidana. "Saya sendiri belum pernah membaca DKP itu," sambungnya.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan, posisi TNI dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) bersikap netral.

Moeldoko mengumpulkan para kepala staf dan pangam terkait evaluasi situasi menjelang Pilpres 9 Juli mendatang. Moeldoko juga kembali mengintruksikan kepada pangdam dan jajarannya untuk menata dan membantu pengamanan pilpres mendatang.

"Kesatuan komando hanya satu yakni ada di Panglima TNI. TNI tetap solid dan kalau terjadi sesuatu hanya ada satu yakni komando," kata Moeldoko.

Menurut Moeldoko,TNI akan bekerja keras untuk menjaga netralitas TNI. "Masyarakat tak perlu ragu. Sermua prajurit pada posisi siap untuk membantu polisi mengamankan pemilu," katanya.

Berkaitan dengan kasus Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI, lanjut Moeldoko juga sudah final, dan tidak perlu diperpanjang lagi. Dia menegaskan, tidak ada Babinsa yang melanggar netralitas. (jo-17)

Mengunjungi London? Cek Daftar Hotel, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya