Visi Misi Capres: Prabowo-Hatta Alpa Menempatkan Perjuangan Rinci untuk Buruh?

Prabowo Subianto dan Joko Widodo
JAKARTA, JO- Visi misi capres-cawapres sudah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu. JakartaObserver.com lebih tertarik untuk membidik persoalan ini daripada sibuk bergunjing dengan isu-isu yang tidak jelas apalagi saling memaki diantara para kandidat.

Prabowo-Hatta memberikan visi mereka sebagai "Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat", serta Agenda dan Program Nyata untuk Menyelamatkan Indonesia.

Namun begitu, dari 9 halaman visi misi yang mereka susun, isu soal perburuhan sepertinya tidak terlalu mendapat porsi besar bagi pasangan ini.

Secara langsung Prabowo-Hatta memuat soal buruh menjadi sub dari Melaksanakan Ekonomi Kerakyatan, yakni dengan kalimat "Melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh termasuk buruh migran (TKI/TKW). Tidak ada penjelasan lain mengenai hal ini.

Kata "buruh" juga dicantumkan di poin lain namun tidak terkait langsung, seperti pada point (2) dari sub Melaksanakan Ekonomi Rakyat yakni: mendorong perbankan nasional dan lembaga keuangan lainnya untuk memprioritaskan penyaluran kredit bagi petani, peternak, nelayan, buruh, pegawai, industri kecil menengah, pedagang tradisional dan pedagang kecil lainnya.

Begitu juga kata buruh ditemukan pada point (3) terkait program mendirikan Bank Tani dan Nelayan.

Masih dalam visi dan misi ini, Prabowo-Hatta berjanji untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk dari Rp35 juta menjadi minimal Rp60 juta dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen per tahun menuju pertumbuhan di atas 10 persen, dengan strategi pertumbuhan ekonomi tinggi berkualitas melalui peningkatan pertumbuhan sektor produksi, sehingga dicapai keseimbangan optimal dengan pertumbuhan yang dipicu konsumsi.

Kemudian meningkatkan pemerataan dan kualitas pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi jurang antara si miskin dan si kaya (menurunkan Indeks Gini dari 0,41 menuju 0,31) dan meningkatkan IPM dari sekitar 75 mencapai 84.

Selanjutnya meningkatkan daya serap angkatan kerja menuju 2 juta lapangan kerja per tahun melalui perbaikan regulasi dan infrastruktur untuk industri pengolahan yang padat karya, dan membuka lahan pertanian baru; dan menjadikan BUMN yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian bangsa sebagai lokomotif dan ujung tombak kebangkitan dan kedaulatan ekonomi.

Perhatian soal buruh ini berbeda jika dibandingkan dengan visi misi yang disampaikan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla yang menyampaikannya secara lebih rinci dan tegas.

Di bawah subjudul Berdikari Ekonomi, Jokowi-JK menyampaikan secara khusus program aksi pemberdayaan buruh. Dalam salah satu program aksinya, Jokowi-JK menegaskan pihaknya berkomitmen untuk membangun pemberdayaan buruh, melalui:

1. Pengendalian inflasi harus dilihat sebagai bagian integral dari perjuangan buruh
2. Pembangunan perumahan untuk buruh di kawasan industri tidak dapat ditunda lagi
3. Penambahan iuran BPJS Kesehatan yang berasal dari APBN dan APBD perlu dilakukan
4. Pelarangan kebijakan alih tenaga kerja di BUMN
5. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang terkait dengan penyerapan tenaga kerja
6. Mekanisme proteksi terselubung untuk melindungi tenaga kerja dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN
7. Melakukan revisi terhdap UU 39/2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan menekankan aspek perlindungan
8. Mendukung pengesahan UU tentang Sistem dan Komite Pengawas Ketenagakerjaan, UU tentang Sistem Pengupahan dan Perlindungan Upah, UU tentang Kesehatan, UU tentang Keperawatan, UU tentang Kebinanan, UU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, UU tentang Perlindungan Pekerja Media UU yang harus direvisi; UU tentang Ketenagakerjaan; UU tentang Penyelesaian Hubungan Industrial; UU tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
9. Mendukung pengalihan konsorsium Asuransi TKI menjadi bagian dari BPJS Kesehatan, dan
10. Mendorong perubahan UU Perseroan Terbatas untuk memberikan intensif kepada perusahaan. Intensif diberikan bagi perusahaan yang memberikan hak kepada pekerja untuk dapat membeli saham perusahaan.

Visi misi Jokowi-JK ini diberi judul "Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian", setebal 42 halaman. Di dalamnya juga ditegaskan upaya "Meneguhkan Kembali Jalan Ideologis", dan Trisakti yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. (jo-10)

Mengunjungi London? Cek Daftar Hotel, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya | Wisata ke New York? Cek Daftar Hotel, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya | Jalan-jalan ke Las Vegas? Cek Daftar Hotel, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.