Gelar Operasi Pasar di Cipinang, 75 Ribu Ton Diluncurkan dengan HET Rp 8.100 per Kg

Beras

JAKARTA, JO- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Kementerian Perdagangan RI dan Kementerian Pertanian RI, Selasa (10/10), melakukan operasi pasar beras di Pasar Beras Induk Cipinang (PBIC).

Operasi pasar yang digelar mulai Oktober 2017- Maret 2018 akan mendistribusikan 75 ribu ton dengan harga eceran tertinggi Rp 8.100 per kilogram.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, dengan koordinasi yang erat selama ini pihaknya bisa mengetahui kondisi terkini dengan pasti. Sehingga bersama stakeholder lain bisa menerapkan langkah-langkah antisipatif yang tepat, termasuk mengatasi para spekulan dan mafia yang mempermainkan harga di pasaran.

"Jakarta menjadi ukuran dan Cipinang sebagai barometer. Setelah HET (Harga Eceran Tertinggi ) kita tetapkan dan langkah persuasif sudah dilakukan," katanya.

Hotel Paling Romantis. Berapa Sih Tarifnya!! Hemat 25% untuk Setiap Hotel Tempat Anda Menginap & Baca Ulasannya
Cari Tahu Tarif Hotel Terkini di Medan
Cari Tahu Tarif Hotel Terkini di Palembang

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menambahkan, saat ini pihaknya sudah mendorong perubahan pola tanam dan peningkatan produksi beras. Seperti musim kemarau ini, sekitar empat juta hektar sawah sudah masuki tahap standing crop (tanaman berdiri).

"Totalnya bisa kita panen sekitar 12 juta ton. Itu cukup untuk lima hingga enam bulan. Januari sudah musim hujan, ada panen raya," tegasnya

Sementara Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pihaknya selama ini sudah berupaya melakukan pengendalian harga pangan. Karena itu, pihaknya fokus mengamankan stok pangan.

"Kita berhasil mengendalikan inflasi, menjelang lebaran kemarin adalah yang terendah dalam sejarah," katanya.

DKI Jakarta, begitu Djarot, telah melakukan berbagai strategi untuk menstabilkan harga beras di pasar. Salah satunya adalah menggunakan lemari penyimpanan khusus, untuk stok beras dan bahan pokok lainnya yang akan dilepas ke pasar saat terjadi kelangkaan.

Tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas, lanjut Djarot, program ketahanan pangan di Jakarta juga bertujuan memastikan kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapat panganan layak. (jo-3)