Pembuktian Perdagangan Orang Jadi Tantangan Penegak Hukum
 |
| Seminar Berperan Bersama dalam Pemenuhan Hak Saksi dan Korban TPPO di Pontianak. |
Perkembangan teknologi informasi makin membuat modus perdagangan orang juga semakin canggih. Untuk memperkuat perlawanan terhadap pelaku TPPO, pemerintah kemudian menerbitkan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“Hadirnya UU Pemberantasan TPPO diharapkan dapat menekan kasus perdagangan orang karena hukuman pidana yang diatur dalam aturan ini cukup berat, yaitu minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Selain itu, UU Pemberantasan TPPO juga sudah mengatur perlindungan dan hak-hak yang bisa diakses saksi dan korban perdangan orang,” ujar Semendawai.
Hal itu disampaikan dalam seminar Berperan Bersama dalam Pemenuhan Hak Saksi dan Korban TPPO di Pontianak bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Kalbar, Rabu (10/5/2017).
Seminar yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Kalbar, seperti hakim, jaksa, polisi, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pendamping saksi dan korban, serta wartawan dari sejumlah media massa itu, menghadirkan narasumber Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalbar Panusunan Harahap, Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kalbar Wily Ade Haidir dan Wakil Ketua LPSK Lili Pintauli Siregar.
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalbar Panusunan Harahap berpendapat, perlu kesamaan cara pandang antarpenegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal untuk menjerat pelaku TPPO. Karena dari beberapa pengalamannya menangani kasus TPPO, pasal yang digunakan jaksa penuntut umum masih Pasal 296 KUHP yang ancaman hukumnya hanya 1 tahun 4 bulan.
“Indonesia sudah memiliki UU Pemberantasan TPPO dengan ancaman pidana lebih berat, mengapa tidak pasal-pasal dalam UU itu saja yang digunakan,” katanya.
Aspidum Kejati Kalbar Wily Ade Haidir mengungkapkan, pada kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak, pihaknya sudah menggunakan pasal-pasal dalam UU Pemberantasan TPPO. Namun, tantangannya adalah pembuktikan unsur-unsur dalam pasal-pasal tersebut.
“Membuktikan unsur-unsur dalam pasal itu cukup sulit, maka JPU kerap melapisnya dengan Pasal 296 KUHP. Dengan demikian, jika pasal UU TPPO lepas, pelaku masih bisa dijerat dengan Pasal 296 KUHP,” ujar dia.
Pada Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO berbunyi, setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
“Pembuktian eksploitasi inilah yang agak susah kita lakukan,” kata dia.
Wakil Ketua LPSK Lili Pintauli Siregar menambahkan, dari 2.000-an kasus yang masuk ke LPSK, hampir dua pertiganya didominasi kasus perempuan dan anak. Sedangkan dalam kasus TPPO, sangat jarang permohonan perlindungannya yang diajukan sendiri oleh korban, melainkan oleh aparat penegak hukum maupun lembaga pendamping saksi dan korban.
“Kondisi ini menunjukkan sinergitas antarpenegak hukum sudah terbangun demi terpenuhinya hak-hak saksi dan korban khususnya dalam kasus TPPO,” tutur dia. (jo-2)
Sebelum ke Yogyakarta, Cek Dulu Tarif Hotel dan Ulasannya
Ke Bandung? Cek Dulu Hotel, Tarif dan Ulasannya Disini
Cek hotel di Lombok, bandingkan harga dan baca ulasannya
Liburan ke Surabaya? Cari hotel, bandingkan tarif dan baca ulasannya
Cek hotel di Parapat, Danau Toba, bandingkan harga dan baca ulasannya
Bengkulu yang Sedang Bersinar, Cek hotel dan baca ulasannya
Tidak ada komentar: