KJS dan KJN Diintegrasikan, Dari 3,5 Juta Sebanyak 1,2 Juta Masih Dibiayai KJS

Kartu Jakarta Sehat

JAKARTA, JO- Mulai 1 Januari 2014 hari ini, Badan Penelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mulai berlaku. Untuk menyesuaikan program khususnya kesehatan, Pemprov DKI Jakarta pun mengintegrasikan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dengan Jaminan Kehatan Nasional (JKN) yang berbasis sistem BPJS Kesehatan.

Peresmian pengintegrasian itu dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Rumah Sakit Umum Fatmawati, Jakarta, Rabu (1/1) ditandai dengan penandatanganan MOU antara DKI dengan BPJS. Hadir juga Wakil Menteri Kesehatan, Ali Gufran, dan Kepala BPJS Fahmi Idris, dan Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emmawati.

Menurut Jokowi, di Jakarta ada 3,5 juta jiwa yang membutuhkan pelayanan kesehatan. KJS hanya membiayai 1,2 juta orang miskin di Jakarta, sehingga sisanya itu dibiayai oleh JKN.

"Data dari BPS yang tercover oleh BPJS hanya 1,2 juta, ya sisanya kan kita yang bayar. Tapi pembayarannya masuk sistem BPJS agar kartunya bisa dipakai dari Sabang sampai Merauke," jelas Jokowi.

Dikatakan, Jakarta sendiri sudah satu tahun melaksanakan KJS. Jadi nanti berdampingan dan disatukan dengan JKN sehingga akan lebih baik manajemen dan peningkatan kualitasnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Napsiah Mboi mengklaim ribuan rumah sakit di Indonesia telah siap melayani peserta BPJS. BPJS ini akan dicanangkan oleh Presiden SBY pada 31 Januari 2013.

Napsiah menjelaskan rumah sakit itu sudah mempunyai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Bahkan menurut dia, rumah sakit ber-SJSN akan terus bertambah. (jo-2)