Tolak Revitalisasi, Puluhan Warga Demonstrasi di Kantor Camat Penjaringan

Demo warga Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara.
JAKARTA, JO - Puluhan warga RW 04 Pasar Ikan, Kecamatan Penjaringan,Jakarta Utara melakukan aksi demonstrasi di halaman kantor Kecamatan Penjaringan, akhir pekan lalu, menolak adanya rencana penertiban kawasan pemukiman warga yang berada di pinggir tanggul oleh Pemkot Jakarta Utara.

Namun begitu, Camat Penjaringan Abdul Chalid menegaskan, rencana revitalisasi itu sudah dirancang oleh Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Utara sejak 2013 lalu, dan baru bisa terealisasi pada tahun 2016.

Menurutnya, wilayah Akuarium, merupakan tanah negara atau aset negara. Selaam ini ada warga yang mengklaim mempunyai sertifikat, namun menurut data tidak ada yang bersertifikat.

Dikatakan juga, pemerintah dalam melakukan penataan tidak serta merta menggusur begitu saja, namun sudah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakatnya.

"Kita akan tetap mengedepankan kemanusiaan. Jadi saudara-saudarku semua tidak usah kuatir tentang berbagai masalah, seperti anak sekolah dan lainnya karena akan kami bantu," ujar Abdul Chalid didampingi Kapolsek Penjaringan AKBP Rudi.

Kepada wartawan, Abdul Chalid normalisasi itu masih dalam proses sosialisasi kepada para pemilik bangunan yang berada di lahan Akuarium tersebut.

Revitalisasi yang akan dilakukan pemprov DKI jakarta rencananya akan dibangun pelabuhan yang bertahap internasional.

Salah satu tokoh masyarakat setempat, Rizal mengeluhkan kepada camat bahwa pihaknya sudah 30 tahun menempati lahan di kawasan akuarium ini. "Kami bingung, sebab rata-rata kami minim pendidikan dan banyak yang tidak berpendidikan," kata Rizal.

Disampaikan Rizal, Jangan bicara gusur mengusur kalau kami hanya di pindahkan ke rusun untuk mulai hidup dari awal lagi semuanya termasuk pekerjaan. Mau kerja apa kami untuk menghidupi kebutuhan hidup keluarga walaupun tinggal di rusun, itu yang menjadi pertimbangan besar bagi kami."

Kalau semua aspek pemulihan lahan kehidupan itu tidak diperhatikan oleh Pemerintah DKI jakarta, Rizal dan rekan lainnya sepakat akan melaporkan hal ini kepada Komnasham dan DPR RI untuk meminta perlindungan hukum secara manusiawi.

H Asfah warga RW 04 juga menuturkan, gejolak bisa terjadi karena miskinnya sosialisasi oleh aparatur pemerintah setempat pada warga.

Kemudian hal yang paling meresahkan mengejutkan dan meresahkan warga adalah datangnya aparat untuk mendata warga masyarakat di kawasan ini. Kedatangan aparat ini membuat warga takut. (hery lubis)

Sebelum ke Yogyakarta, Cek Dulu Tarif Hotel dan Ulasannya Ke Bandung? Cek Dulu Hotel, Tarif dan Ulasannya Disini Cek hotel di Lombok, bandingkan harga dan baca ulasannya Liburan ke Surabaya? Cari hotel, bandingkan tarif dan baca ulasannya Cek hotel di Parapat, Danau Toba, bandingkan harga dan baca ulasannya
Diberdayakan oleh Blogger.