Marinus Gea Sosialisasi Empat Pilar, Ingatkan Tantangan Kebangsaan Era Global

Marinus Gea saat melakukan sosialisasi Empat Pilar, Senin (31/7/2023).

Tangerang, Jakartaobserver.com- Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Marinus Gea, SE, MAk mengingatkan, saat ini tantangan kebangsaan Indonesia makin besar. Pengaruh globalisasi kehidupan yang semakin meluas dan persaingan antarbangsa yang semakin tajam. Kemudian makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional.

 "Untuk itu diperlukan adanya usaha sengaja untuk melakukan penyadaran, pengembangan dan pemberdayaan menyangkut empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Marinus Gea dalam Sosialisasi Empat Pilar di Kota Tangerang, Banten, Senin (31/7/2023).

 
Menurut politisi asal dapil Banten III meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan ini, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa pengabaian, pengkhianatan, dan inkonsistensi yang berkaitan dengan keempat pilar tersebut bisa membawa berbagai masalah, keterpurukan, penderitaan dan perpecahan dalam perikehidupan kebangsaan.

 
Empat pilar yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan prasyarat minimal, di samping pilar-pilar lain, bagi bangsa ini untuk bisa berdiri kukuh dan meraih kemajuan berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia sendiri.

 
Setiap penyelenggara negara dan segenap warga negara Indonesia harus memiliki keyakinan, bahwa itulah prinsip-prinsip moral ke indonesiaan yang memandu tercapainya perikehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

 
Dikatakan Marinus, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila baik sebagai ideologi dan dasar negara sampai hari ini tetap kokoh menjadi landasan dalam bernegara.

Pancasila juga tetap tercantum dalam konstitusi negara kita meskipun beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan konstitusi. Ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional dan dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti mampu memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia, sehingga perlu dimaknai, direnungkan, dan diingat oleh seluruh komponen bangsa.

 
UUD 1945 adalah konstitusi negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh karena itu, dalam negara yang menganut paham konstitusional tidak ada satu pun perilaku penyelenggara negara dan masyarakat yang tidak berlandaskan konstitusi.

 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama. NKRI adalah pilihan yang tepat untuk mewadahi kemajemukan bangsa. Oleh karena itu komitmen kebangsaan akan keutuhan NKRI menjadi suatu “keniscayaan” yang harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa.

 
Dalam Pasal 37 ayat (5) secara tegas menyatakan bahwa khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan karena merupakan landasan hukum yang kuat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diganggu gugat.

 
"Sedangkan Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara sebagai modal untuk bersatu. Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan kita, kekuatan kita, yang sekaligus juga menjadi tantangan bagi kita bangsa Indonesia, baik kini maupun yang akan datang. Oleh karena itu kemajemukan itu harus kita hargai, kita junjung tinggi, kita terima dan kita hormati serta kita wujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika," ucap Marinus Gea. (jo3)