Istana: Airlangga Hartarto Harus Mundur dari Kabinet Jika Terpilih Ketum Golkar

Airlangga Hartarto

JAKARTA, JO- Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskan, tidak boleh ada rangkap jabatan anggota kabinet dengan kepengurusan partai politik. Jika Airlangga Hartarto yang saat ini menjabat Menteri Perindustrian terpilih menjadi ketua umum DPP Partai Golkar, maka Airlangga harus mundur dari kursi menteri.

Hal itu ditegaskan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Eko Sulistyo di Jakarta, Minggu (3/12/2017).

Dikatakan, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan bahwa para pembantunya harus mundur dari kepengurusan partai politik. Oleh karena itu, tidak mungkin jika ada izin dari Presiden Jokowi bahwa Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto boleh merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Hotel Paling Romantis. Berapa Sih Tarifnya!! Hemat 25% untuk Setiap Hotel Tempat Anda Menginap & Baca Ulasannya
Cari Tahu Tarif Hotel Terkini di Medan
Cari Tahu Tarif Hotel Terkini di Palembang

"Sejak pembentukan kabinet di awal, Presiden sudah menyatakan agar para menterinya tidak merangkap jabatan di kepengurusan parpol. Nah, tentu kemudian, seandainya Pak Airlangga terpilih Ketua Umum Golkar, itu sudah secara otomatis dia harus mundur," ujarnya.

Eko melanjutkan, Presiden Jokowi tidak akan ikut campur dalam pergantian kepengurusan di Partai Golkar. Namun, perihal komunikasi antara Jokowi dan Airlangga, Eko mengatakan, tentu saja Jokowi berkomunikasi dengan para menteri yang ia angkat.

"Pak Airlangga itu, kan, pembantu Presiden. Kalau komunikasi, ya, wajar saja. Tetapi, Presiden mengatakan tidak mendukung siapa pun dalam konteks kontestasi pilihan pimpinan parpol," pungkasnya.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjadi salah satu bakal calon ketua umum Partai Golkar yang sudah menyatakan kesiapannya maju dalam munaslub Golkar. (jo-2)