Anies Baswedan dan Sandiaga Uno
JAKARTA, JO- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rabu (15/11/2017), menyerahkan secara langsung dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2018 kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI melalui rapat paripurna.

Total Rancangan APBD 2018 yang telah disepakati eksekutif dan legislatif sebesar Rp 77,1 triliun, meningkat sebesar 9,86 persen jika dibandingkan dengan penetapan APBD tahun 2017 sebesar Rp 70,19 triliun.

Peningkatan nilai RAPBD 2018 tersebut, kata Anies, tak lepas dari upaya peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah dengan mekanisme intensifikasi dan ekstensifikasi. Impelementasi yang akan dilakukan dengan mengoptimalisasi penerimaan pajak daerah melalui sistem online.

Kemudian pemutakhiran data objek pajak, penagihan piutang pajak, pemasangan stiker dan plang bagi penunggak pajak, optimalisasi pelayanan melalui penambahan mobil Samsat keliling dan Samsat kecamatan, optimalisasi penerapan e-Samsat dan penyesuaian tarif beberapa jenis pajak.

"Selanjutnya, untuk kebijakan pembiayaan daerah, sumber penerimaan pembiayaan tahun 2018 direncanakan berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2017 dan pencairan pinjaman untuk Proyek MRT," katanya.

Pengeluaran pembiayaan, sambung Anies, dialokasikan untuk penyediaan transportasi massal dalam rangka penanggulangan kemacetan dan penugasan beberapa proyek infrastruktur. Khususnya, proyek pendukung Asian Games 2018, serta pembayaran utang pokok yang jatuh tempo.

Hotel Paling Romantis. Berapa Sih Tarifnya!! Hemat 25% untuk Setiap Hotel Tempat Anda Menginap & Baca Ulasannya
Cari Tahu Tarif Hotel Terkini di Medan
Cari Tahu Tarif Hotel Terkini di Palembang

Anies juga menyebut, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,98 triliun untuk pengelolaan sumber air di Ibukota pada tahun 2018.

Anggaran sebesar itu di antaranya untuk pengadaan tanah saluran dan waduk Rp 1,4 triliun, pengadaan alat berat untuk kebersihan Rp 282 miliar, serta pembebasan sarana prasarana sungai dan kali sebesar Rp 227 miliar.

Dikatakan Anies, langkah ini merupakan bentuk keseriusan Pemprov DKI dalam menyelesaikan persoalan sumber daya air, termasuk masalah banjir dan genangan.

Sementara itu, Wagub DKI Sandiaga Uno menjelaskan, porsi terbesar penggunaan APBD 2018 adalah untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.

Untuk optimalisasi bantuan biaya pendidikan kepada warga DKI Jakarta akan direalisasiakan melalui program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus).

Di sektor kesehatan, menurut Sandi, Pemprov DKI akan menjamin seluruh warga Jakarta terfasilitasi dan mendapatkan kemudahan akses dalam layanan kesehatan. "Ada sebuah usaha konkret yang menghadirkan universal health care. Jadi, 100 persen warga Jakarta nantinya terlindungi kesehatannya," katanya.

Sandi menambahkan, usaha meningkatkan lapangan kerja melalui program pemberdayaan berbasis masyarakat kelas menangah ke bawah akan terus dioptimalkan,

"Kita akan fokus pada pendekatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM). Program OK OCE akan masif di lapangan karena berbentuk gerakan," tandasnya. (jo-3)

Diberdayakan oleh Blogger.