Tito Karnavian
JAKARTA, JO - Kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengusung konsep khilafah atau negara Islam belakangan kian gencar digaungkan di daerah-daerah maupun Ibukota Jakarta. Namun, sebagian besar kegiatan itu gagal terlaksana karena polisi tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

Salah satu yang batal digelar adalah kegiatan HTI bertajuk "Khilafah Kewajiban Syar'i Jalan Kebangkitan Umat" di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, 23 April 2017 lalu.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian angkat bicara soal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengusung konsep khilafah. Belakangan ini sejumlah acara HTI di sejumlah daerah gagal digelar karena tidak dikeluarkannya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) oleh polisi.

Tanpa STTP sebuah acara keramaian masyarakat dianggap tidak berizin, sehingga bisa dibubarkan secara paksa jika nekat digelar.

"Kita memang tidak keluarkan izin, STTP-nya, karena banyak potensi konfliknya. Jadi lebih baik kita larang," kata Tito di Mabes Polri, Jumat (28/4).

Saat ditanya apakah STTP tidak dikeluarkan atas instruksi Mabes Polri, tetapi karena banyak ancaman?

"Iya karena banyak ancaman dari berbagai pihak yang tidak suka, yang anti," jawab Tito.

Pihak yang kerap berseberangan dengan HTI, di antaranya adalah GP Ansor dan Banser NU. Mereka menolak HTI dengan alasan HTI tidak sesuai dengan NKRI.

"Polisi kan tugasnya untuk mencegah konflik, maka janganlah (digelar acara itu)," lanjut Tito.

Selanjutnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan pihaknya tidak mengeluarkan STTP karena berdasarkan analisa intelejen kegiatan itu dapat menimbulkan konflik.

"Yang kemarin di Balai Sudirman seperti itu. Kita dari intelijen, jangan sampai nanti ada konflik, maka tidak disetujui pemberitahuannya itu," ujar Argo.

Dikatakannya, intelijen memonitor dan menganalisa setiap kegiatan yang akan digelar. Apakah kegiatan itu berpotensi konflik, ada ancaman dari pihak yang tidak sepaham atau menentang, dan sebagainya.

"Tentunya itu bagian dari pada analisa intelijen. Intelijen memonitor bentuk kegiatan, ternyata kegiatan itu memang tidak diizinkan untuk dilakukan," ungkapnya.

Menyoal bagaimana kalau HTI akan menggelar kegiatan kembali di Jakarta, Argo menyampaikan, semua bergantung hasil analisa intelijen. (amin)

Sebelum ke Yogyakarta, Cek Dulu Tarif Hotel dan Ulasannya
Ke Bandung? Cek Dulu Hotel, Tarif dan Ulasannya Disini
Cek hotel di Lombok, bandingkan harga dan baca ulasannya
Liburan ke Surabaya? Cari hotel, bandingkan tarif dan baca ulasannya
Cek hotel di Parapat, Danau Toba, bandingkan harga dan baca ulasannya
Bengkulu yang Sedang Bersinar, Cek hotel dan baca ulasannya



Diberdayakan oleh Blogger.