Calon Senator Diseleksi DPRD, Fahira Idris: Ide Konyol dan Melecehkan

Fahira Idris
JAKARTA, JO- Anggota DPD RI Fahira Idris menilai, ide yang berkembang dalam pembahasan RUU Pemilu yakni bakal calon senator diseleksi DPRD merupakan ide yang konyol dan melecehkan institusi DPD. Menurutnya, secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, wacana ini sama sekali bertolak belakang dengan agenda reformasi dan sistem ketatanegaraan yang hendak dibangun.

“Itu ide paling konyol dan juga melecehkan institusi DPD karena baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, wacana ini sama sekali bertolak belakang dengan agenda reformasi dan sistem ketatanegaraan yang hendak kita bangun. Jika DPR dan Pemerintah tetap ngotot meloloskan ide ini, saya orang pertama yang akan gugat aturan calon senator harus diseleksi DPRD ke MK,” ujar Fahira Idris yang menjadi senator dari Jakarta, di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta (27/4/2017).

Sebelumnya, pihak Pansus RUU Pemilu menyebut, usulan calon senator akan diseleksi oleh anggota DPRD sebelum dipilih langsung oleh masyarakat dilatarbelakangi oleh kerisauan terhadap kondisi DPD, dianggap bukan hanya keluar konteks tetapi juga tidak ada korelasinya sama sekali.

Tapi, menurut Fahira, kerisauan itu mengada-ada dan tidak beralasan karena isu utama soal DPD saat ini bukan proses pemilihannya yang harus mengumpulkan KTP dukungan warga, tetapi bagaimana memantapkan penguatan peran DPD agar bisa meringankan beban dan tugas yang diemban DPR sehingga kinerja parlemen lebih maksimal.




“Yang patut kita khawatirkan itu kinerja DPR yang tidak pernah capai target prolegnas. Yang kita patut kita risaukan banyaknya oknum anggota DPR yang terjerat kasus korupsi. Yang harus kita pikirkan bersama bagaimana parpol mampu menjadi yang terdepan mengkampanyekan penyadaran antikorupsi dan antipolitik uang kepada semua kadernya. Kenapa DPD belum maksimal, karena perannya tak kunjung dikuatkan. Masalahnya disitu,” tegas Wakil Ketua Komite III DPD ini.

Fahira mengingatkan, salah satu sebab besarnya gelombang penolakan saat UU Pilkada sempat memutuskan bahwa kepala daerah dipilih DPRD (kemudian dibatalkan lewat Perppu) adalah selain mengingkari kedaulatan rakyat, bertentangan dengan konstitusi juga diyakini akan menyemai praktik politik uang. Menyeleksi calon senator oleh DPRD bukan hanya sebuah langkah mundur jauh ke belakang, tetapi juga sebuah ide yang tidak inovatif sama sekali.

“Anggota DPD tidak akan mungkin terpilih jika mereka tidak punya basis massa yang kuat dan mengakar di daerah yang mereka wakili. Kami tidak akan jadi calon senator jika kami tidak dapat restu langsung dari rakyat yang rela memberikan dukungannya lewat KTP. Kami punya ikatan emosional langsung dengan konstituen di daerah kami masing-masing. Proses meminta dukungan langsung inilah yang menjadi substansi hadirnya DPD agar dia bisa berdiri di semua golongan tidak tersekat kepentingan parpol. Jadi saya berharap baik Pansus RUU Pemilu dan Pemerintah bisa bijak dalam melihat ini,” pungkas Fahira. (jo-4)

Sebelum ke Yogyakarta, Cek Dulu Tarif Hotel dan Ulasannya
Ke Bandung? Cek Dulu Hotel, Tarif dan Ulasannya Disini
Cek hotel di Lombok, bandingkan harga dan baca ulasannya
Liburan ke Surabaya? Cari hotel, bandingkan tarif dan baca ulasannya
Cek hotel di Parapat, Danau Toba, bandingkan harga dan baca ulasannya
Bengkulu yang Sedang Bersinar, Cek hotel dan baca ulasannya



Diberdayakan oleh Blogger.