Pusat Layanan Internet Kecamatan di Kota Bekasi,
Jawa Barat. Terbengkai. (foto:jo-4)
BEKASI, JO- Kasus korupsi yang mendera program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatarn (MPLIK) membuat aset komputer terbengkalai dan sebentar lagi sudah jadi barang rongsok.

Komputer yang ada di Kantor Pos Pusat Kota Bekasi ini contohnya, semua komputer yang terdiri dari 5 perangkat sama sekali tidak terurus, dan mengganggu pemandangan.

Sejumlah pihak pun menyarankan agar pemerintah memiliki solusi terbaik untuk menangani masalah ini, sehingga aset itu tidak terbuang percuma alias jadi barang rongsokan.

"Saya sarankan sih lebih baik dijual saja, atau disumbangkan ke sekolah yang masih ke kurangan komputer. Itu akan jauh lebih bermanfaat," kata Riduan Sirait, pemerhati Kota Bekasi di Bekasi, kemarin.

Dia sendiri tidak paham siapa yang lebih berkompeten dalam menentukan peruntukan aset-aset yang terbengkalai itu, misalnya, apakah langsung oleh Kemenkominfo atau ke pemda.

"Yang jelas jangan sampai negara semakin dirugikan oleh kasus ini. Perlu ada kejelasan segera. Kemudian Pemkot Bekasi juga perlu mempertanyakan meskipun mungkin hanya sekadar mempertanyakan," katanya.

Perangkat komputer yang terbengkalai di Pusat Layanan
Internet Kecamatan Kota Bekasi, Jawa Barat. (foto:jo-4)
Kasus PLIK dan MPLIK sebelumnya ditangani oleh Kejagung dimana ada dua pihak yang dijadikan tersangka, yakni Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) dari Kementerian Kominfo dan salah satu vendor pemenang tender.

Proyek MPLIK memiliki nilai proyek Rp 1,4 triliun menggunakan dana Universal service obligation (USO) dengan skema sewa 4 tahun yang terdiri dari 1.907 unit oleh tujuh perusahaan pemenang tender. Pemenang tender adalah Telkom, Lintasarta, Jogja Digital, Multidata, WIN, Radnet, dan RMI.

Pihak Komisi I DPR RI sebelumnya telah menghentikan program ini karena dinilai sarat dengan dugaan penyelewengan. Setelah kasus-kasus ini, belum ada kejelasan mengenai akan dikemanakan aset yang sudah ada.

"Ini kan pada pemerintahan lalu sebelum Jokowi. Saya kira saatnya Menkominfo Rudiantara untuk melakukan sesuatu. Tidak hanya di Bekasi, tapi banyak aset eks program ini di berbagai daerah. Ini perlu kejelasan," sambung Riduan yang adalah CEO The Jakarta Observer ini. (jo-4)

Sebelum ke Yogyakarta, Cek Dulu Tarif Hotel dan Ulasannya Ke Bandung? Cek Dulu Hotel, Tarif dan Ulasannya Disini Cek hotel di Lombok, bandingkan harga dan baca ulasannya Liburan ke Surabaya? Cari hotel, bandingkan tarif dan baca ulasannya Cek hotel di Parapat, Danau Toba, bandingkan harga dan baca ulasannya
Diberdayakan oleh Blogger.