Likuiditas Antar-Daerah Tidak Sama, Pembiayaan Pilkada Diusulkan dari APBN

Gedung DPR
JAKARTA, JO- Kalangan anggota Komisi II DPR RI meminta agar pembiayaan Pilkada Serentak ke depan dibiayai oleh APBN bukan APBD seperti saat ini. Hal itu dengan mempertimbangkan lukuiditas APBD antar-daerah tidak sama.

Usulan ini disampaikan anggota Komisi II DPR Amirul Tamim (F-PPP) dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Husni Kamil Manik (Ketua KPU), Muhammad (Ketua Bawaslu) dan Jimly Asshiddiqie (Ketua DKPP) yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin (1/2).

“Pendanaan Pemilukada sebaiknya berasal dari APBN. Karena dana APBD itu likuiditasnya tidak sama antar daerah.” ujar Amirul Amin yang juga mantan Walikota Baubau, Buton. Padahal tujuan dilakukannya Pilkada serentak adalah untuk efisiensi dan efektivitas anggaran.

Hotel Murah Klik Disini Sebelum ke Yogyakarta, Cek Dulu Tarif Hotel dan Ulasannya Ke Bandung? Cek Dulu Hotel, Tarif dan Ulasannya Disini Cek hotel di Lombok, bandingkan harga dan baca ulasannya Liburan ke Surabaya? Cari hotel, bandingkan tarif dan baca ulasannya Cek hotel di Parapat, Danau Toba, bandingkan harga dan baca ulasannya

Dikatakan, anggaran untuk Pilkada Serentak 2015 lalu mencapai 7 triliun dan menggunakan dana APBD. Sejauh ini hanya biaya pengamanan dari kepolisian yang sepenuhnya tidak dibiayai oleh APBD.

Hal ini memang sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 20015 tentang Pilkada, di dalamnya dimuat bahwa pendanaan Pilkada dibebankan kepada APBD dan dapat didukung oleh APBN. Pemerintah pusat hanya akan menambah atau menambal biaya yang tidak bisa didanai oleh APBD.

Namun, menurut Amirul, hal ini membebankan daerah yang memiliki APBD terbatas. (jo-2)
Diberdayakan oleh Blogger.