Kasus Sandi Tumiwa, Kementerian Perdagangan dan Bappebti Harus Berbenah
 |
| Sandi Tumiwa |
Menurut Erwin Noviansyah, salah seorang mantan komite dan Tim Seleksi Bursa Berjangka Jakarta (JFX) di Jakarta, kemarin, kebobrokan itu terlihat dalam menerapkan aturan diperdagangan berjangka dan komoditi atau biasa yang disebut Index dan Forex trading yang sudah banyak merugikan masyarakat dan negara dari tahun 2000.
Menurut Erwin, lemahnya pengawasan dan kurangnya keseriusan Kementerian Perdagangan ataupun Bappebti selaku badan pengawas dan regulator bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami masyarakat dalam pengelolaan dana nasabah pada industri perdagangan berjangka dan komoditi, perusahaan negara (BUMN) pun kena imbas kerugian dari transaksi tersebut.
Undang-Undang Kementerian Perdagangan maupun peraturan menteri perdagangan yang diwakilkan Bappebti belum mampu menjalankan roda industri perdagangan secara optimal di perusahaan bursa berjangka dan komoditi yang sudah berdiri 15 tahun, akibat dari tidak berjalannya beberapa organ vital di dalam nya tidak berfungsi,sehingga tak ada sedikitpun manfaat ekonomi didapat.
Dikatakan Erwin, kekosongan bangku dewan eksekutif di asosiasi perusahaan bursa berjangka dan komoditi juga salah satu penyebab kurangnya peranan asosiasi dalam mensosialisasikan kepada masyarakat pada umumnya.
Karena menurutnya keberadaan Asosiasi dalam industri itu juga sangat vital peranannya dalam mengakomodir dan juga melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan perusahaan yang ingin menjadi sebuah perusahaan yang berminat menghimpun dana masyarakat untuk dikelola di dalam industri perdagagan berjangka dan komoditi.
"Saat ini yang kita ketahui bersama sudah beberapa bulan belakangan ini pihak Bappebti juga belum bisa menemukan sosok orang yang benar benar menguasai ilmu dan pengalaman yang mempuni di bidang bursa komoditi untuk duduk menjadi dewan eksekutif di asosiasi perusahaan bursa berjangka dan komoditi tersebut," ujarnya.
Dikatakan, kalau saja pihak Bappebti mampu mengoperasikan struktur organisasi Sentra Dana Berjangka dan Penasihat Berjangka, maka hal seperti yang dialami Sandy Tumiwa tak akan pernah ada terjadi lagi.
Sebelum ke Yogyakarta, Cek Dulu Tarif Hotel dan Ulasannya Ke Bandung? Cek Dulu Hotel, Tarif dan Ulasannya Disini Cek hotel di Lombok, bandingkan harga dan baca ulasannya Liburan ke Surabaya? Cari hotel, bandingkan tarif dan baca ulasannya Cek hotel di Parapat, Danau Toba, bandingkan harga dan baca ulasannya
Bappebti berfungsi sebagai lembaga pengawasan dan pembuat peraturannya. Semua perusahaan pialang yang tergabung dalam industri perdagangan index atau pun forex di bawah komando menteri perdagangan dan Bappebti harus mentaati peraturan yang sudah ada,
Menurutnya, jika hal ini dibiarkan terus berlarut maka potensi kerugian masyarakat dan negara akan terus mengancam rupiah yang tersedot oleh perusahaan-perusahaan yang dominan di kuasai oleh pihak luar yang tidak memiliki izin resmi atau ilegal dengan seenaknya menggeroti uang nasabah bahkan negara tanpa mengikuti aturan yang jelas.
Dia juga meyakini tertekannya rupiah terhadap dolar juga efek dari tidak tertata secara profesionalnya menajemen dan sistem yang dijalankan kementerian perdagangan dan Bappebti dalam menerapkan lindung nilai yang baik dan benar pada bursa berjangka sebagai wadah Hedging,
Demikian juga dengan tidak efektifnya fungsi pengawasan dan juga peratutaran dan tata tertib yang seharusnya dijalankan oeh Bappebti. Sebagai bukti bobroknya industri ini juga berdasarkan fakta bahwa mafia dan pemerintah bersama-sama melakukan kesalahan fatal,
Dan beberapa waktu lalu setelah KPK mengungkap tabir kejahatan yang pada akhirnya menyeret Kepala Bappebti dan para pejabat bursa ke ke pengadilan tipikor atas kasus suap di Bappebti dan PT Bursa Berjangka Jakarta (JFX) beberapa waktu lalu.
Erwin, berharap pihak pemerintah, Kementerian Perdagangan, Kementrian Keuangan dan bank yang terkait mau belajar dari pengaman itu dan membuka ruang untuk mengevaluasi kembali sistem dan kepastian aturan yang jelas agar mendapat aspek kepastian hukum dalam menjalankan fungsinya secara profesional di dalam industri perdagangan berjangka dan komoditi.
Oleh karenanya OJK pun dapat masuk terlibat untuk ada bersama-sama mengawasi dan mengembangkan industri perdagangan berjangka dan komoditi, yang sudah jelas Indonesia adalah negara penghasil komoditas tersebut, seperti emas, timah, kakau, kopi, cengkeh, dan lainnya. (hery lubis)
Tidak ada komentar: