APBN 2016 Sebesar Rp 2.121,3 Triliun, Infrastruktur Rp313,5 triliun

Presiden Joko Widodo

JAKARTA, JO- Pemerintah menetapkan anggaran belanja negara dalam RAPBN tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp 2.121,3 triliun, naik sebesar Rp137,1 triliun dari tahun 2015 ini.

Dari anggaran sebesar itu, belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.339,1 triliun. Belanja itu terdiri dari belanja kementerian dan lembaga Rp780,4 triliun dan belanja non kementerian lembaga sebesar Rp558,7 triliun.

Sedangkan transfer ke daerah dan dana desa direncanakan sebesar Rp782 triliun, yang terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp735 triliun dan dana desa sebesar Rp47 triliun.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2016 beserta Nota Keuangannya, di depan Rapat Paripurna DPR-RI, di Ruang Nusantara Gedung DPR dan DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8) siang.

Masih dalam RAPBN 2016, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 1.848,1 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 1.565,8 triliun, naik 5,1 persen dari target APBNP tahun 2015.

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 280,3 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 2,0 triliun.

Cek hotel di Lombok, bandingkan harga dan baca ulasannya | Liburan ke Surabaya? Cari hotel, bandingkan tarif dan baca ulasannya | Cek hotel di Parapat, Danau Toba, bandingkan harga dan baca ulasannya | Jalan-jalan ke Las Vegas? Temukan harga hotel terendah

“Dengan penerimaan perpajakan sebesar itu, maka rasio penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto tahun 2016 mencapai 13,25 persen,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menjelaskan, guna mendukung pelaksanaan kebijakan belanja negara, Pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp313,5 triliun atau 8 persen. Anggaran tersebut lebih besar dari alokasi anggaran infrastruktur dalam APBNP tahun 2015.

“Alokasi ini akan digunakan antara lain untuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, termasuk bandara perintis agar konektivitas dan pemerataan antarwilayah menjadi lebih baik,” sambung Presiden.

Sementara itu, untuk subsidi dianggarkan sebesar Rp201,4 triliun. Subsidi dialokasikan untuk subsidi energi sebesar Rp121 triliun, dan subsidi non-energi sebesar Rp80,4 triliun.

Dengan demikian, lanjut Jokowi, defisit anggaran direncanakan sebesar Rp273,2 triliun atau 2,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit ini lebih besar dari APBNP 2015 yang sebesar 1,9 persen.

Dari jumlah itu, pemerintah mematok defisit anggaran sebesar Rp 273,2 triliun atau mencerminkan 2,1 persen dari PDB. Untuk menutup kekurangan itu, pemerintah akan mengandalkan pendanaan dari dalam negeri sebesar Rp 272 triliun dan pinjaman luar negeri Rp1,2 triliun. (jo-2)