Kisah Pilu "Umar Bakrie" di Simalungun Ini Harus Jadi Perhatian Mendikbud Anies

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.

SIANTAR, JO- Sebut saja KIS,47, dan GES, 50, dua tenaga pendidik honorer yang girang setelah lulus menjadi PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun tahun 2013 lalu. Kabar itu kontan juga membuat keluarga kedua tenaga pendidik ini bangga.

Tapi dua "Umar Bakrie" ini hanya sebentar saja bisa menikmati kebahagiaannya, sebab ternyata mereka berdua juga diminta sejumlah uang yang jumlahnya tidak sedikit dalam dua tahap.

Tahap awal, perlu uang Rp8 juta yang dibagi dua "keperluan" yakni biaya administrasi Rp5 juta, dan biaya pengambilan SK sebesar Rp3 juta. Lalu,  mereka pun diminta setor Rp25 juta lagi yang tidak jelas peruntukannya.

Keluh-kesah ini lah yang disampaikan keduanya kepada JakartaObserver.com di kantor cabang JakartaObserver.com di Ajibata, Tobasa, Rabu (1/4),

"Awalnya ketika tahu kami lulus PNS kami girang bukan main, semua keluarga juga bangga. Tapi nggak lama kami diminta melunasi Rp8 juta sesuai dengan permintaan pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun berinisial "PS".

"Dari mana kami bisa dapat uang sebesar itu. Hasil kerja sebagai tenaga honorer saja selama 14 tahun tidak bisa mengumpulkan uang sepeser pun, karena kami hanya menerima Rp205 ribu per tiga bulan. Itu pun diambilnya dari dana BOS," kata KIS.

Tapi apa mau dikata, demi mencapai impian menjadi PNS, keduanya pun menempuh berbagai cara agar dapat mengumpulkan uang Rp8 juta. KIS sendiri, misalnya, mengaku harus meminjam dari sanak saudaranya. "Terpaksalah kita mengutang dulu," kata KIS.

Singkat cerita, begitu uang sudah terkumpul, mereka pun menemui pejabat Dinas Pendidikan berinisial PS ini untuk membayar uang pengambilan SK. Tapi PS saat itu menyuruh mereka untuk pergi ke bagian Badan Kependidikan Daerah (BKD) Simalungun yang dipimpin pejabat berinisial DS.

"Di dalam ruangan tertutup DS bertanya nama anda siapa? Yang Rp 8 juta sudah Anda berikan atau belum? Saya jawab sudah. Lalu yang Rp25 juta sudah Anda siapkan?" begitu pengakuan KIS menirukan pejabat DS.

Kontan KIS kaget. "Saya balik bertanya," kata KIS, "Itu uang untuk apa, Pak?" Menurut pengakuan KIS dia hampir pingsan bagaimana mungkin dia harus menyiapkan Rp25 juta lagi, padahal untuk Rp 8 juta saja dia sudah semaput?

"Jangan banyak tanya, ini perintah," balas DS seperti ditirukan KIS.

KIS dan GES pun terpaksa balik kanan mendengar permintaan DS ini, dengan bayangan menakutkan impian menjadi PNS di Dinas Pendidikan bakal hilang ditelan kerakusan uang oleh oknum-oknum korup.

"Bisa kita bayangkan dari kurang lebih 510 orang tenaga honorer K2 yang diterima di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun pada 2013,d an sudah 400 orang yang sudah memenuhi keinginan BKD Simalungun. Tinggal 100 orang lagi masih tersendat pembayaran," sambung KIS.

Sampai kini, KIS sendiri masih bertanya-tanya Untuk apa biaya sebesar itu? Dan siapa yang mengelola? "Punya hati nuranikah para pemimpin ini? Siapa yang bertanggung jawab?" tanya dia.

Dia pun meminta Bupati Simalungun JR Saragih atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan untuk turun tangan membereskan masalah ini.

"Kami pendidik Umar Bakrie ini sudah susah Pak, kenapa harus dipersulit lagi, semoga bapak bupati atau bapak menteri bahkan Pak Jokowi mendengar keluhan kami ini, dan dugaan praktik suap seperti ini disudahi," kata KIS. (jbs)