Kesuksesan Terkait Palestina dan Sokongan Afrika Kekuatan RI Maju ke DK PBB

Yudha Kurniawan

JAKARTA, JO- Konferensi Asia Afrika yang dihelat di Jakarta pada tanggal 19-26 April 2015 memang sarat dengan kepentingan-kepentingan ekonomi. Tapi bukan berarti tidak tertutup kemungkinan bagi Indonesia untuk
memajukan agenda lain, misalnya terkait dengan agendareformasi DK PBB.

Menurut pengamat hubungan internasional Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama), Yudha Kurniawan di Jakarta, Rabu (22/4) Indonesia yang pernah sukses mendorong Palestina untuk menjadi negara observer di PBB dengan cara menggalang suara dari negara-negara Afrika, bisa menjadi pelajaran untuk mencapai agenda tertentu berkait agenda reformasi Dewan Keamanan PBB.

"Kesuksesan terkait Palestina itu bisa menjadi kekuatan untuk mencapai agenda terkait DK PBB," kata Yudha.

Meski begitu, menurutnya, Indonesia juga harus melihat perkembangan global terutama apa yang terjadi saat ini di Afrika.

Seperti telah diketahui, negara-negara Afrika dalam kelompok OAU (Persatuan Negara-negara Afrika) memang telah memiliki posisi tertentu dalam reformasi DK PBB.

"Tapi bukan berarti telah menutup peluang Indonesia untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada OAU sehubungan dengan agenda Indonesia tentang reformasi DK PBB. Forum multilateral ini bisa menjadi celah dan memungkinkan Indonesia untuk melakukan segregasi isu," sambung Yudha.

Dikatakan, antara Indonesia dan negara-negara OAU kiranya telah memiliki persepsi yang sama, yaitu tentang pentingnya agenda reformasi DK PBB. Persepsi yang sama tersebut adalah langkah awal bagi Indonesia dan negara-negara OAU untuk menjajaki dan melakukan penyesuaian tentang agenda setting reformasi DK PBB.

Bagaimana peluang Indonesia untuk menjadi anggota permanen DK PBB? Menurut Yudha, salah satu isu yang dibawa oleh negara-negara OAU adalah penambahan anggota permanen dari DK PBB yang berasal dari negara-negara Afrika serta penambahan anggotan nonpermanen DK PBB dari Afrika.

Sedangkan Indonesia dan UFC (United for Consensus) menyerukan kepada PBB agar kenggotaan permanen DKK PBB dapat diwakili oleh perwakilan wilayah dunia. Ini, kata Yudha, bisa ditemukan titik tengahnya. Indonesia bisa berpeluang menjadi anggota permanen DK PBB jika berhasil melakukan diplomasi untuk menggalang suara dari negara-negara OAU.

"Agar Indonesia menjadi anggota permanen DK PBB dibutuhkan dukungan mayoritas suara dalam pengambilan keputusan dalam General Assembly," ucap Yudha.

Bisa saja terjadi kalau usulan Indonesia menjadi anggota permanen DK PBB terdapat di dalam salah satu draft reformasi DK PBB yang diajukan oleh kelompok-kelompok pengusung usulan reformasi DK PBB.

"Dan tentu saja, proses berikutnya adalah draft-draft tersebut harus diterima oleh UN General Assembly dan paling sedikit disetujui oleh 153 negara anggota PBB," kata Yudha lagi. (jo-2)