UPS di salah satu sekolah di Jakbar. (hery lubis)
JAKARTA,JO- Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Sudin Dikmen Jakarta Barat (Jakbar), AU, pantas dimintai keterangan terkait proyek pengadaan UPS di Jakbar.

“Proyek ini kan menjadi tanggung jawab PPK. Jadi, enggak mungkin PPK tidak tahu adanya permainan anggaran sampai pengaturan pemenang tendernya, karena saat dia menjabat sebagai kepala seksi Sarana Prasarana (Sarpras) Dikmen Jakbar dan dia sebagai PPK proyek UPS, ” kata Uchok Sky Khadafi kepada wartawan, di Jakarta, Senin (2/2).

Uchok juga mengharapkan, agar penyelidikan korupsi anggaran APBD DKI Jakarta di Dinas Pendidikan bukan saja soal UPS, tapi soal keanehan anggaran di Sudin Dikmen yang dinilainya sangat fantastik.

"Mungkin salah satunya soal pengadaan Digital Education Classroom pada APBD 2013 di SMK 65 Kedoya, Jalan Panjang, Kelurahan Duri Kepa, Kebun Jeruk yang juga menghabiskan anggaran miliaran rupiah untuk sekolah, namun sampai ini pengunaan alat bantu super canggih itu kurang di mengerti siswa dan guru," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun mengakui, Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) DKI Jakarta tengah melakukan pemeriksaan di Sudin Pendidikan Jakbar.

Pria yang kini menjabat sebagai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta ini menerangkan, klarifikasi itu terkait temuan anggaran siluman pada APBD DKI Jakarta 2015 versi DPRD DKI Jakarta untuk pengadaan UPS senilai Rp 5,8 miliar per unitnya.

“Bagaimana perencanaannya, bagaimana penganggarannya, bagaimana pemanfaatannya, latar belakang kebutuhan ini, sampai spesifikasi (alat), itu sedang diperiksa BPKP,” papar Lasro. (jo-6)

Mengunjungi London? Cek Daftar Hotel, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya | Wisata ke New York? Cek Daftar Hotel, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya | Jalan-jalan ke Las Vegas? Cek Daftar Hotel, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.