Basuki  T Purnama
JAKARTA, JO- APBD DKI Jakarta tidak boleh tersandera dinamika politik, baik Pemprov DKI maupun DPRD DKI harus bisa menyelesaikan perbedaan pendapat di antara mereka.

"Tidak boleh APBD tersandera dinamika politik," kata Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moene di Jakarta, kemarin.

Hal itu dikatakan menyusul kekisruhan dalam pertemuan mediasi antara Pemprov DKI dan DPRD yang difasilitasi Kemendagri, kemarin.

Menurut Donny, berdasarkan UU Nomor 34 tahun 2014 ada opsi terakhir yang bisa dipakai yakni menggunakan pagu anggaran sebelumnya yang muncul di perubahan. Namun, kata dia, keduanya harus mencari solusi terbaik.

Dia melihat sebenarnya kedua instansi pemerintah mempunyai tujuan sama yakni menyempurnakan APBD DKI Jakarta. Namun, masing-masing memiliki pandangan yang berbeda. Sehingga belum didapat titik temu antar keduanya.

Kemendari pun siap, melakukan mediasi kembali untuk keduanya. Namun, hal tersebut diserahkan kepada Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta untuk menyikapinya.

Menurut Donny, pihaknya belum mengambil kesimpulan dalam pertemuan yang dilakukan secara tertutup tadi. Evaluasi masih akan terus berjalan. Terlebih pihaknya masih memiliki waktu hingga tanggal 13 Maret untuk melakukan evaluasi. (Jo-3)

Mengunjungi London? Cek Daftar Hotel, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya | Wisata ke New York? Cek Daftar Hotel, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya | Jalan-jalan ke Las Vegas? Cek Daftar Hotel, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.