Senator Asal DKI Dukung Pilkada Langsung Tapi Harus Diperbaiki

Ilustrasi

JAKARTA, JO- Fahira Idris, senator atau anggota DPD RI terpilih dari daerah pemilihan DKI Jakarta, menyatakan dukungannya terhadap sistem pilkada langsung, namun perlu diperbaiki dan ditata lebih baik sehingga lebih efisien dan efektif.

Menurut Fahira di Jakarta, Senin (22/9) hari ini, jika pilkada tidak diperbaiki maka akan terus terjadi ekses-ekses negatif pilkada langsung, yang selanjutnya jika dibiarkan bisa merusak sistem demokrasi yang saat ini sedang dibangun.

“Jika ditata kembali, saya yakin pilkada bisa efisien dan efektif. Efisien maksudnya diselenggarakan secara hemat. Sementara efektif artinya, pilkada langsung mampu melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas. Saya masih yakin dengan sistem pilkada langsung. Asal sistem dan mekanismenya diperbaiki,” ungkap Fahira.

Senator yang meraih suara terbanyak di Jakarta ini mengatakan, yang menjadi alasan utama munculnya usulan kepala daerah dipilih DPRD adalah karena sejak digelar pertama kali pada 2005, pilkada langsung lebih banyak mudaratnya seperti praktik politik uang yang semakin massif, konflik, sengketa, kerusuhan, dan yang sekarang marak adalah kepala daerah tersangkut kasus korupsi.

“Tapi yang juga harus dicermati, pilkada langsung juga banyak melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang tidak hanya berkualitas tetapi juga penuh inovasi dalam memberikan pelayanan publik kepada warganya. Pilkada langsung juga banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional. Salah satunya presiden terpilih sekarang,” ungkap Fahira.

Pangkal sebab yang membelit persoalan pilkada adalah mahalnya ongkos yang harus dikeluarkan calon kepala daerah, mulai dari ‘sewa perahu partai’, iklan, sosialisasi, hingga biaya operasional lainnya.

Cek Hotel di Jakarta, Bandingkan Tarifnya | Cek Hotel di Parapat, Danau Toba, Bandingkan Harga dan Baca Ulasannya | Cek Hotel di Bandung, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya | Cek Hotel di Surabaya, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya

Setelah terpilih yang ada dalam benak mereka adalah bagaimana mengembalikan modal itu. Karena mengharap gaji tidak mungkin, praktik korupsi jadi pilihan. Akibatnya banyak kepala daerah yang saat ini tersangkut kasus korupsi.

"Partai juga harus perbaiki rekruitmennya, agar kepala daerah yang diajukan adalah yang punya kapasitas, bukan yang punya modal semata,” sambungnya.

Di banyak negara demokrasi yang sudah maju, lanjut Fahira, untuk menghindari kandidat mencari pundi-pundi dana yang tidak halal, negara membantu biaya sosialisasi kandidat melalui lembaga-lembaga penyiaran publik yaitu televisi dan radio, di mana semua kandidiat mendapat jatah yang sama menyosialisasikan program-programnya.

Selain itu, praktik yang juga bisa diterapkan di Indonesia adalah kultur fundraising (penggalangan dana) di mana konstituen beramai-ramai memberi sumbangan untuk kandidat yang mereka pilih jadi kepala daerah.

Kalau kultur ini sudah terbangun, praktik-praktik politik uang tidak akan laku karena rakyat sudah pintar. "Nah, sekarang kita sedang menuju ke sana. Ini sudah terlihat di beberapa pilkada langsung. Jadi jangan langsung merubah tata cara pemilihan, tetapi perbaiki sistem pilkada langsung kita. Rakyat sedang belajar berdemokrasi yang baik dan sehat,” jelas Fahira. (jo-4)

Mengunjungi London? Cek Daftar Hotel, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya | Wisata ke New York? Cek Daftar Hotel, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya | Jalan-jalan ke Las Vegas? Cek Daftar Hotel, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya