Bawaslu Diminta Independen, Koalisi Calon DPD Tolak Dana Saksi Partai Politik

Kantor Bawaslu

JAKARTA, JO- Sekelompok massa yang menamakan diri Koalisi Calon DPD RI Anti-Diskriminasi Penyelenggaraan Pemilu menyerukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bersikap independen. Mereka dengan tegas menolak penggunaan uang rakyat untuk mendanai saksi parpol di TPS.

Dalam aksi demo yang dilakukan koalisi ini di depan kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (3/2), sejumlah spanduk pun dibawa koalisi ini, antara lain bertuliskan "Ini Duit Rakyat", "Saksi DPD Gimana", "Woi, Bawaslu Independen Dong".

Menurut salah seorang calon anggota DPD RI dari pemilihan DKI Jakarta, Ramdansyah, saat ini telah terjadi diskriminasi terhadap peserta pemilu, yang juga memboroskan uang rakyat.

"Kami menolak dana saksi parpol di TPS dengan menggunakan uang rakyat, dan akan terus menggalang publik untuk menolaknya," kata Ramdansyah di sela-sela aksi demo.

Ia juga mengaku heran apa apa sehingga Bawaslu tiba-tiba bersedia mengurus penyaluran dana saksi parpol ini. Karena hal itu sudah keluar dari pakem tugas, pokok dan fungsi sebagai pengawas.

Bawaslu, kata Ramdansyah, harusnya memperkuat jajarannya di tingkat PPL dan Panwascam yang upahnya di bawah upah minimum regional.

Bawaslu juga diminta mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu oleh KPU khususnya terkait sosialisasi, karena calon DPD RI sampai sekarang masih belum dikenal masyarakat. (jo-3)